Rilis Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi – Sekitar 600 Warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi malakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan. Dengan tuntutan tetap menolak dimasukkan ke dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin, (26/7).
Suhardi Suhai selaku Ketua Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi menegas bahwa ini merupakan aksi yang ketiga, dan akan terus melakukan aksi setiap bulan dengan massa yang lebih besar.
“Perumahan Taman Sasana Patra dibangun tahun 1986 dengan IMB dan Sertifikat dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang,” tegas putra yang berasal dari Ogan Ilir ini.
“Bahwa sebelum terbitnya Permendagri No 134 tahun 2022, Pemerintah Kota Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sepakat menyerahkan permasalahan batas wilayah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam rapat pada tahun 2021 yang dihadiri oleh Pihak Pemkab Banyuasin, Pemkot Palembang, Kemendagri, dan perwakilan warga, Gubernur Sumsel menegaskan bahwa 10 RW di Tegal Binangun harus masuk Wilayah Kota Palembang, namun faktanya setelah dikeluarkannya Permendagri 134 tahun 2022, dari 10 RW tersebut ada 1 RW yaitu RW 08 yang masuk wilayah Banyuasin, ini terasa janggal,” ujar Suhardi.
“Kami akan terus berjuang sampai kapanpun, untuk saat ini warga kami masih dilayani oleh kelurahan Plaju Darat, apa bila suatu saat Kelurahan Plaju Darat tidak bisa melayani warga kami, maka kami akan duduki kantor kelurahan Plaju Darat dengan ribuan massa sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegas Suhardi kembali.
“Harapan kami atas nama warga, dimohonkan kepada seluruh pihak pejabat yang terkait agar benar benar serius menanggapi tuntutan kami, ini menyangkut kemaslahatan umat, jangan sampai perjuangan kami berujung anarkis dan akhirnya memakan korban,” tegas Suhardi Suhai yang juga merupakan Ketua Wilayah Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (USU) Sumatera Selatan.
Tinggalkan Balasan