AlakuAlaku
2 Feb 2025 21:44 - 2 menit membaca

Lecehkan Profesi, Wartawan dan LSM Minta Presiden Copot Mendes Yandri

Bagikan

Viralbengkulu.com – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri, baru-baru ini menimbulkan kontroversi setelah menyebut wartawan dan LSM dengan istilah “Bodrex” dalam sebuah diskusi yang mengundang banyak reaksi. Banyak pihak yang menganggap ungkapan tersebut kurang pantas, mengingat pentingnya peran jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan publik, termasuk pengelolaan dana desa.

Ucapan Menteri Yandri yang memicu ketegangan ini dirasa sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kritik yang muncul seputar pengelolaan dana desa. Sebagai pejabat negara, pernyataan tersebut dianggap oleh banyak kalangan tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menghadapi masukan dari publik. Terlebih lagi, wartawan dan LSM merupakan mitra penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas, yang seharusnya didorong oleh setiap lembaga pemerintahan.

Makmur Napitupulu, Wakil Ketua Umum Gabungan Wartawan Indonesia Dewan Pimpinan Pusat, menanggapi dengan menyatakan bahwa ucapan Menteri Yandri dapat menyinggung perasaan banyak jurnalis yang bekerja keras untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat. “Kami memahami bahwa kritik adalah bagian dari dinamika pemerintahan, tetapi sebaiknya dijalani dengan sikap yang lebih bijaksana dan saling menghargai,” ujarnya.

Selain itu, beberapa organisasi masyarakat sipil juga menyarankan agar Kementerian Desa lebih terbuka terhadap masukan dari wartawan dan LSM, yang sering kali memberikan perspektif berbeda dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan lainnya. Dengan saling mendengarkan, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik yang mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Sebagai informasi, banyak pihak juga memperhatikan penggunaan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis), yang dianggap beberapa kalangan kurang memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa. Pihak-pihak yang mengkritik berharap agar kebijakan ini dapat dievaluasi agar anggaran negara dapat lebih efisien dan tepat sasaran.

Tentu saja, pernyataan Menteri Yandri ini membuka ruang bagi refleksi lebih lanjut tentang bagaimana pejabat publik seharusnya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat. Sebagai langkah selanjutnya, publik berharap ada dialog yang lebih konstruktif dan penuh penghargaan antar pihak-pihak terkait untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

- - ASN, Pensiunan dan PPPK di Lebong Bisa Urus Program Kredit Bank Bengkulu di Cabang Muara Aman